Bangun SBB Butuh Kerjasama Stakeholder di Daerah

Bangun SBB Butuh Kerjasama Stakeholder di Daerah
Oleh : Sanadjihitu Tuhuteru, SE
Penulis adalah, Tokoh Muda Maluku dan direktur FIDEM Maluku

diberitakan di koran Info Baru Maluku dam Malukunews.co pada Jumat, 2 Februari 2014

Membangun daerah, khususunya di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) tidak hanya tanggung jawab pemerintah daerah semata, namun butuh semua komponen publik di daerah itu.
Demikian kata Direktur Eksekutif The Huamual Institute Sanadjihitu Tuhuteru saat dihubungi Info Baru Rabu (19/2) kemarin.

Menurut dia, masyarakat serta lembaga civil society harus dilibatkan untuk sama-sama membangun kabupaten berslogan Saka Mese Nusa itu. Komponen publik adalah bagian integral pemerintah yang akan menopang jalannya pembangunan di SBB dan pemerintah daerah harus membangun sinergitas dengan pihak stakeholder untuk memajukan daerah secara bersama.

"Pemerintah daerah dan dinas terkait pemegang kekuasaan atas nama rakyat dan tidak wajar harus menahan ego masing-masing dalam mengelola pembangunan secara sektoral. Tapi harus bersinergi dan saling mendukung satu sama lain secara objektif dengan mengajak masyarakatnya di daerah,” katanya.

Tercapainya pembangunan yang ditargetkan bakal kandas atau tidak bisa berjalan dengan baik apabila ego sektoral antar Pemda maupun birokrat tidak terintegrasi secara baik untuk mencapai target pembangunan yang dicanangkan oleh Pemerintah Daerah.

Lebih lanjut ia mengatakan, masyarakat adalah komponen terbesar di daerah yang harus diberikan ruang gagasan untuk membangunan daerah masing-masing. Pasalnya, hingga kini masyarakat kabupaten SBB hanya bisa menjadi subjek pembangunan di daerah yang memiliki kendala ruang untuk memainkan peran publik.

“Mereka (masyarakat SBB-Red), hanya sebatas penonton yang diabaikan tugasnya oleh Pemda SBB. Peran masyarakat SBB diabaikan dan akibatnya hal itu memperlambat roda pembangunan di SBB. Para pejabat dan Pemerintah Daerah tidak menyadari keberadaan stakeholder sebagai objek vital pembangunan sebagai garda terdepan dalam memajukan daerah khusunya di SBB,” ujarnya.

Kata dia, bakal akut dampaknya hingga menimbulkan ragam pembangunan semisal banyak daerah terisolir karena kurang disentuh oleh kebijakan pemerintah daerah.

Bahkan kebijakan infrastruktur pembangunan juga masih menyampingkan daerah-daerah lain. Hasilnya, kini publik harus mengemis atas kebijakan pemerintah daerah.

Komponen publik yang konon menjadi idola pembangunan dan ikon pemerintah kata dia, tidak dimanfaatkan oleh Pemda dalam upaya mendukung semua aspek kebijakan terkait pembangunan di kabupaten SBB.

Mestinya, pemerintah daerah SBB harus memperhatikan kepentingan publik dan membangun sinergi secara kolektif dan tidak berjalan sendiri.

Pemerintah daerah yang baik dan profesional kata dia, ketika membangun daerahnya bersama rakyatnya di daerah setempat. Keegoan para pemangku jabatan di SBB harus benar-benar meyakinkan kekuatan publik dalam menopang pembangunan.

“Karena itu, segala ujian maupun permasalahan di daerah akan terasa ringan dan terselesaikan manakala masyarakat menjadi batu loncatan pemerintah daerah dalam menyatukan konsep pembangunan demi kemajuan dan kesejahteraan rakyat SBB untuk masa yang akan datang,” anjur Tokoh Pemuda kabupaten SBB ini.
Previous
Next Post »