Penulis Adalah, Koordinator Forum Indonesia Demokrasi untuk Maluku (FIDEM)
Posisi tawar (bargaining position) Provinsi Maluku dimata Pemerintah Pusat (Pempus) lemah, tentunya hal tersebut adalah problem krusial kepada pemerintah daerah Maluku termasuk masyarakatnya.
Demikian kata Koordinator Forum Indonesia Demokrasi untuk Maluku (FIDEM) Sanadjihitu Tuhuteru, kepada Koran ini, Senin (24/2) kemarin.
menurut dia, aneka terobosan berupa kebijakan di Pemda selalu saja tidak direstui Pemerintah Pusat.
Fakta ini menandakan seacra Nasional kata dia, Maluku masih belum dihitung sehingga belum bakal maju sejajar seperti daerah lainnya di Indonesia.
“Maluku dengan ribuan pulaunya, patut mendapat jatah lebih dari alokasi pembagian kue anggaran pembangunan yang dicanangkan oleh Pemerintah Pusat,” katanya.
Pengusaha Tambang Batu Bara asal Maluku ini juga menyatakan, sebagai daerah berbasis pulau maka aspek keterisolasian daerah adalah salah satunya menjadi faktor penghambat jalannya roda pembangunan.
“Artinya, statistik pembangunan kita masih di bawah target nilai pembangunan pemerintah pusat. Misalnya, level pembangunan sumber daya manusia masih minim, pembangunan daya keuangan yang kurang mendukung dan pembangunan sarana suprastruktur dan infrastruktur daerah termasuk kurang memadai,” jelasnya.
Kata dia, hal itu menunjukan kontribusi Pemda Maluku di level Pempus sangat kecil. sehingga ikut meminggirkan rasa perhatian Pempus terhadap pembangunan di Maluku akhirnya sangat kecil bahak merosot.
Ia mencontohkan penolakan terhadap upaya kebijakan undang-undang Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan (PPDK) oleh Pempus adalah kisah pilu bagi Provinsi Maluku beserta enam daerah provinsi lainnya yang berbasis laut.
“Pemda seperti berjalan sendiri dalam memperjuangkan PPDK tanpa mengajak masyarakat secara serempak. Hal itu butuh kekuatan full dari semua kalangan di daerah. Sehingga untuk meyakinkan Pempus akan lebih besar dalam menggolkan kebijakan UU PPDK. Lebih fatal, jika elite memainkan mega proyek ini untuk kepentingan politik dan lainnya,” ketusnya.
Ironisnya, daerah rugi karena high cost yang di gunakan oleh pejabat daerah selama memperjuangkan UU PPDK cukup fantastik dan tanpa hasil optimal. Tidak hanya itu, SAM melanjutkan nasib Lumbung Ikan Nasional (LIN) sampai sekarang yang di janjikan pemerintah pusat saat perhelatan akbar SAIL Banda 2010 silam tak kunjung kabar.
Proyeknya meredup tatkala pemerintah daerah tak lagi terobsesi dengan janji pempus itu. Dimata rakyat Maluku, pemerintah daerah tak punya nyali untuk merebut kembali eksistensi mega proyek itu karena akan sangat menguntungkan bagi pembangunan Maluku.
Yang lebih parah, minimnya pejabat nasional Maluku sangat jarang menduduki porsi jabatan penting di tingkat pusat. Dari fakta kebijakan ini meniscayakan perhatian pempus terhadap nasib daerah khususnya di Maluku masih sangat rendah.
Itu artinya lanjut dia, untuk menaikan rating nilai tawar dan posisi daerah Maluku butuh kerja keras dari pemerintah daerah dan masyarakat di Maluku. Oleh karena itu, pemda Maluku harus memformulasikan langkah-langkah strasegis dan jitu agar fokus perhatian pempus lebih besar dikerahkan untuk menjawab pembangunan di Maluku.
Tuhuteru optimis, Momentum Pemilu 2014 harus menjadi agenda penting bagi provinsi Maluku kedepan. Optimisme untuk membangun imej daerah dan menaikan posisi tawar yang lemah ke pempus masih sangat terbuka. Peluangnya akan terjawab jika pemda memainkan keperkasaan peran dengan baik menghadapi Pemilu 2014 ini.
“Tergantung Pemda dan masyarakat di Maluku saling mendukung dan bekerja sama secara sinergis dalam membangun daerah dan mengangkat citra Maluku ke depan,” katanya
Diterbitkan oleh, Koran Info Baru Maluku , Selasa 25 Februari 2014
This is dummy text. It is not meant to be read. Accordingly, it is difficult to figure out when to end it. But then, this is dummy text. It is not meant to be read. Period.
ConversionConversion EmoticonEmoticon